IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG PENANGGULANGAN PENYAKIT MASYARAKAT DI KABUPATEN DEMAK (STUDI KASUS DI KAWASAN WISATA MASJID AGUNG DEMAK)

Download (1034Kb)

Abstract

Kondisi kemiskinan yang menahun Secara sosial ekonomi di desa maupun di kota dengan segala sebab dan akibatnya, seperti kurangnya lapangan pekerjaan, penghasilan yang kurang memadai, lahan semakin menyempit, jumlah penduduk desa semakin bertambah, menyebabkan perpindahan penduduk di desa ke kotakota untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang lebih layak. Upaya untuk menanggulangi penyakit masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Demak mengeluarkan kebijakan berupa Peraturan Daerah No.2 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat pada salah satu bab yaitu: Bab V tentang gelandangan dan pengemis pasal 8 menyebutkan bahwa ”Setiap orang dilarang melakukan kegiatan menggelandang atau mengemis di wilayah Kabupaten Demak”. Disamping itu, sanksi yang diterapkan pada Perda tersebut di Pasal 8, maka pelanggar akan mendapat hukuman paling lama 3 (tiga) bulan atau denda RP. 5.000.000,00. Hukum pidana bagi pelanggar secara tidak langsung dimaksudkan agar gelandangan dan pengemis jera dan tidak melakukan kegiatan meminta belas kasihan kepada orang lain, dan pemerintah bermaksud mendidik Para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial, berusaha mencari pekerjaan alternatif dan diharapkan dapat kembali kekampung halaman agar tidak kembali menjadi gelandangan dan pengemis lagi. Permasalahan dalam penilitian ini adalah: 1) Implementasi Perda Kabupaten Demak No.2 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat khususnya Gelandangan dan Pengemis? 2) Program yang diterapkan Dinas Sosial Kabupaten Demak dalam penanggulangan gelandangan dan pengemis? Teknik pengumpulan data dalam penelitian inidengan metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Keabsahan data menggunakan teknik triangulasi sumber. Hasil penelitian diketahui bahwa kegiatan yang dilakukan Dinas Sosial Kabupaten Demak dalam implementasi Perda No.2 Tahun 2015 yaitu: a) Pendataan; b) Pemantauan, pengendalian, dan pengawasan; c) Kampanye yang dilanjutkan dengan kegiatan sosialisasi serta bekerjasama dengan instansi terkait seperti Satpol PP dan LSM lainnya setelah melakukan pendataan yaitu menggelar kegiatan pemantauan, pengendalian, dan pengawasan yang dilakukan degan cara kegiatan patroli ke tempat-tempat umum kawasan aktivitas dari gelandagan dan pengemis. Kemudian Dinas Sosial dengan dinas terkait malukukan temu bahas. Setelah diketahui lebih dalam maka diadakan pendampingan secara individual, yaitu pendampingan bimbingan secara rutin dan bekesinambungan untuk keluarga dan mereka yang terjaring.Program penanganan masalah gelandangan dan pengemis dan yang diselenggarakan Pemerintah dalam bentuk pelayanan dan rehabilitasi sosial melalui sistem balai rehabilitasi sosial/panti salah satunya mendapat bantuan stimulan Usaha Ekonomi Produktif (UEP). Saran yang dapat peneliti rekomendasikan adalah: 1) Kepada pemerintah perlu meningkatkan ketertiban, Kebersihan, dan keindahan objek wisata termasuk dalam penanganan keberadaan gelandangan dan pengemis yang ada di pintu utara Masjid Agung Demak, agar tercipta sapta pesona pariwisata. 2) Kepada Pemerintah Daerah seharusnya mensosialisasikan peraturan-peraturan yang berlaku di Kawasan Wisata Masjid Agung Demak termasuk mengenai Perda No.2 Tahun 2015, sehingga para peziarah mengetahui dan tidak hanya ditempel di halaman Masjid. 3) Dinas Sosial harus dapat menyampaikan Program Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dan bimbingan kewirausahaan untuk dilaksanakan dengan baik hingga kembali ke masyarakat, dan mereka akan mampu menghadapi persaingan pasar yang berkembang di masyarakat.