IMPLEMENTASI PROGRAM PENANGANAN FAKIR MISKIN MELALUI KEGIATAN PEMBERDAYAAN SOSIAL KOMUNITAS ADAT TERPENCIL (PS-KAT) (Di Desa Kaliwenang Kecamatan Tanggungharjo Kabupaten Grobogan)

PDF (IMPLEMENTASI PROGRAM PENANGANAN FAKIR MISKIN MELALUI KEGIATAN PEMBERDAYAAN SOSIAL KOMUNITAS ADAT TERPENCIL (PS-KAT) (Di Desa Kaliwenang Kecamatan Tanggungharjo Kabupaten Grobogan)) - Published Version
Download (3061Kb)

Abstract

Implementasi program penanganan fakir miskin memang menjadi hal yang sangat penting dan perlu diperhatikan oleh Pemerintah. Program seperti ini harus dijalankan dengan sebaik mungkin agar kemiskinan di Indonesia cepat berkurang. Kemiskinan merupakan suatu fenomena atau gejala sosial yang harus segera dipecahkan, salah satunya dengan program yang di buat oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Kota. Berbagai bentuk program yang sudah dijalankan peneliti melihat program yang cocok untuk di daerah-daerah terpencil yaitu berupa program yang bersifat Kelompok Usaha Bersama. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penanganan fakir miskin melalui kegiatan (PS-KAT) yang diimplementasikan di Desa Kaliwenang dan mengetahui kendala yang dihadapi oleh masyarakat Desa Kaliwenang dan Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan dalam Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil selama ini. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dimana penelitian dilakukan melalui observasi, kepustakaan, dan wawancara secara mendalam. Setelah itu data-data yang diperoleh dikumpulkan dideskripsikan, dianalisis dengan analisis kualitatif dan uji keabsahan data menggunakan teknik triangulasi dan sumber. Teknik triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara, membandingkan berbagai pendapat dan pandangan seperti Penanggung jawab Program PS-KAT Kabupaten Grobogan, Ketua Kelompok Masyarakat Desa Kaliwenang dan Masyarakat Penerima Manfaat. Hasil penelitian menunjukkan adanya keberhasilan program penanganan Fakir Miskin yang telah dibuat oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah hal ini dapat dilihat dari perubahan pendapatan masyarakat Desa Kaliwenang, yang sebelumnya hanya mengandalkan pendapatan dari mencari kayu yang kemudian dijual dan juga buruh tani. Namun dengan adanya bantuan tersebut sekarang pendapatan dapat meningkat dengan mengembangbiakkan hewan yang diperoleh dari bantuan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tersebut. Program Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil ini juga telah mampu membawa warga binaan pada peningkatan kondisi kesejahteraan sosial yang lebih baik dibandingkan saat belum diadakannya program tersebut. Dalam pelaksanaan program PS-KAT ini ada dua faktor penghambat yaitu faktor eksternal dan internal. Faktor internal berupa kurangnya anggaran yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Grobogan dalam rangka menjalankan program pemberdayaan sosial komunitas adat terpencil. Anggaran yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sangatlah minim maka dari itu pelaksanaan program ini tidak dapat berjalan sesuai dengan hasil yang diinginkan. Selanjutnya faktor eksternal penghambat pelaksanaan program pemberdayaan sosial komunitas adat terpencil yaitu adanya kecemburuan antara masyarakat yang memperoleh bantuan dan juga masyarakat yang tidak memperoleh bantuan informasi ini didapat ketika peneliti melakukan penelitian didesa Kaliwenang Kecamatan Tanggungharjo, yang telah disampaikan oleh salah satu warga yang mendapat bantuan dari program PS-KAT. Simpulan dalam penelitian ini adalah: (1) Implementasi program pemberdayaan komunitas adat terpencil pada masyarakat pedesaan di Kecamatan Tanggungharjo sudah berjalan dengan baik hal ini dilihat dari tingkat pendapatan masyarakat dan respon positif masyarakat pada program pemberdayaan sosial komunitas adat terpencil yang sudah dilaksanakan. Program Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil ini telah mampu membawa warga binaan pada peningkatan kondisi kesejahteraan sosial yang lebih baik dibandingkan saat belum diadakannya program tersebut. (2) Adapun faktor penghambat yaitu terletak pada masyarakat akan kurangnya informasi mengenai cara berternak dengan baik dan minimnya anggaran dari pemerintah dalam pelaksanaan program pemberdayaan sosial komunitas adat terpencil (PS-KAT) tersebut. Selanjutnya Saran dalam penelitian ini yaitu: (1) Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten dan daerah perlu meningkatkan program pemberdayaan sosial komunitas adat terpencil untuk lebih baik secara materi, peningkatan kualitas pemberdayaan dan kerja sama antar semuanya untuk mencapai kesejahteraan masyarkat yang merupakan tujuan dari program PS-KAT tersebut; (2) partisipasi aktif dari seluruh warga dalam mengikuti seluruh kegiatan yang menjadi lingkup program pemberdayaan komunitas adat terpencil akan membantu pemerintah menyukseskan program ini. Program pemberdayaan tidak akan berhasil tanpa bantuan partisipasi aktif warga, karena pemberdayaan mewajibkan warga bukan sebagai objek saja melainkan juga sebagai subjek (pelaku); (3) Pemerintah Kabupaten Grobogan dapat menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam memanfaatkan bantuan program PS-KAT agar digunakan untuk kebutuhan yang dapat dimanfaatkan dan dikembangkan untuk menambah pendapatan demi kesejahteraan mereka, bukan untuk kebutuhan sehari-hari yang tidak membuahkan hasil yang bermanfaat. Melalui program pemberdayaan komunitas adat terpencil diharapkan ada peningkatan kesejahteran sosial yang menjadi tujuan dari program PS-KAT ini; (4) Pemerintah Kabupaten Grobogan dapat memberikan tindakan secara maksimal terhadap hambatan-hambatan yang terjadi pada pelaksanaan program PS-KAT.