KEDUDUKAN DAN PERAN ANGGOTA DEWAN PEREMPUAN DALAM FUNGSI LEGISLASI DI DPRD KABUPATEN CILACAP PERIODE 2009-2014

Download (2251Kb)

Abstract

Lestari, Hany. 2015. Kedudukan dan Peran Anggota Dewan Perempuan dalam Fungsi Legislasi di DPRD Kabupaten Cilacap Periode 2009-2014. Skripsi, Jurusan Politik dan Kewarganegaraan , Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang. Dosen Pembimbing Dr. Eko Handoyo, M.Si. dan Martien Herna Susanti, S.Sos, M.Si. Kata kunci: Kedudukan, Peran, Anggota Dewan Perempuan, Fungsi Legislasi, DPRD Kesetaraan hak berpolitik antara laki-laki dan perempuan terlihat masih belum sejajar, terbukti dengan sangat minimnya keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif. Berdasarkan data dari KPUD Jawa Tengah, keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten Cilacap untuk periode 2009-2014 hanya 7 orang (16%) dari jumlah keseluruhan 50 orang. Dilihat dari jumlah perda yang ada di Kabupaten Cilacap dan dikaitkan dengan 30% kuota keterwakilan perempuan di lembaga legislatif yang belum terpenuhi, maka fokus penelitian ini adalah sejauh mana kedudukan dan peran perempuan dalam melaksanakan fungsi legislasi di DPRD Kabupaten Cilacap periode 2009-2014. Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan yang diambil adalah 1) bagaimana kedudukan perempuan sebagai anggota dewan di DPRD Kabupaten Cilacap periode 2009-2014, 2) bagaimana peran anggota dewan perempuan dalam pelaksanaan fungsi legislasi di DPRD Kabupaten Cilacap periode 2009-2014, dan 3) bagaimana kedudukan dan peran anggota dewan perempuan dalam fungsi legislasi di DPRD Kabupaten Cilacap periode 2009-2014. Tujuan dari penelitian ini adalah 1) mendeskripsikan kedudukan perempuan sebagai anggota dewan di DPRD Kabupaten Cilacap periode 20092014, 2) mendeskripsikan peran anggota dewan perempuan dalam pelaksanaan fungs legislasi di DPRD Kabupaten Cilacap periode 2009-2014, dan 3) mendeskripsikan kedudukan dan peran anggota dewan perempuan dalam fungsi legislasi di DPRD Kabupaten Cilacap periode 2009-2014. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Lokasi penelitian adalah di DPRD Kabupaten Cilacap. Fokus penelitian ini adalah kedudukan perempuan sebagai anggota dewan di DPRD Kabupaten Cilacap periode 2009-2014, peran anggota dewan perempuan dalam pelaksanaan fungsi legislasi di DPRD Kabupaten Cilacap periode 2009-2014, serta kedudukan dan peran anggota dewan perempuan dalam fungsi legislasi di DPRD Kabupaten Cilacap periode 20092014. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Teknik keabsahan data menggunakan teknik triangulasi. Analisis data kualitatif menggunakan teknik analisis data dari Miles dan Huberman. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini menunjukkan bahwa kedudukan anggota dewan perempuan di DPRD Kabupaten Cilacap periode 2009-2014 masih marginal secara politik, terbukti dengan hanya terdapat 1 (satu) anggota dewan perempuan yang memiliki kedudukan atau jabatan tinggi yaitu pimpinan DPRD, sedangkan 6 (enam) anggota dewan perempuan hanya berkedudukan sebagai ix anggota di salah satu komisi dan alat kelengkapan DPRD lainnya. Peran anggota dewan perempuan dalam pelaksanaan fungsi legislasi di DPRD Kabupaten Cilacap periode 2009-2014 terlihat tidak maksimal, karena yang memegang kendali besar dalam pelaksanaan fungsi legislasi adalah Badan Legislasi Daerah DPRD Kabupaten Cilacap periode 2009-2014. Dari ketujuh anggota dewan perempuan tersebut hanya ada 2 (dua) orang yang memiliki peran lebih dalam pelaksanaan fungsi legislasi di DPRD Kabupaten Cilacap periode 2009-2014. Peran anggota dewan perempuan belum dapat mewakili aspirasi masyarakat khususnya kaum perempuan. Kedudukan atau jabatan anggota dewan mempengaruhi peran anggota dewan baik itu anggota dewan perempuan maupun laki-laki khususnya dalam pelaksanaan fungsi legislasi di DPRD Kabupaten Cilacap periode 2009-2014, ketika anggota dewan perempuan memiliki kedudukan atau jabatan yang tinggi maka hal tersebut akan berpengaruh pada kekuasaan yang dimiliki kemudian akan berpengaruh pula pada peran dan keikutsertaan mereka dalam menghasilkan sebuah peraturan daerah. Simpulan dalam penelitian ini adalah kedudukan anggota dewan perempuan di DPRD Kabupaten Cilacap periode 2009-2014 masih marginal secara politik, peran anggota dewan perempuan dalam pelaksanaan fungsi legislasi di DPRD Kabupaten Cilacap periode 2009-2014 terlihat tidak maksimal, dan kedudukan atau jabatan anggota dewan mempengaruhi peran anggota dewan baik itu anggota dewan perempuan maupun laki-laki khususnya dalam pelaksanaan fungsi legislasi di DPRD Kabupaten Cilacap periode 2009-2014. Saran dalam penelitian ini adalah perlu adanya peningkatan kemampuan dan kualitas diri anggota dewan perempuan supaya dapat melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai anggota dewan di DPRD Kabupaten Cilacap dengan baik, perlu adanya peningkatan kesadaran dan kepekaan dari dalam diri anggota dewan perempuan untuk dapat mewakili aspirasi kaum perempuan dan dapat memperjuangkan kepentingan rakyat luas khususnya kaum perempuan, perlu adanya dukungan yang cukup dari anggota dewan laki-laki maupun dari pihak eksekutif dalam pelaksanaan fungsi legislasi supaya dapat menciptakan produk hukum yang bermanfaat demi kepentingan masyarakat luas dan masyarakat pun perlu mendapatkan sosialisasi supaya tidak selalu terbelenggu dalam sistem patriarkhi dan selalu memarginalkan kaum perempuan yang selama ini mewarnai kehidupan masyarakat khususnya di Kabupaten Cilacap, sehingga tercipta kesetaraan antara kaum perempuan dan laki-laki di segala bidang kehidupan masyarakat.