IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA DALAM MENANGGULANGI BENCANA TAHUN 2014

Download (1918Kb)

Abstract

Kabupaten Banjarnegara merupakan salah satu kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa Tengah yang mempunyai daerah dengan kemiringan yang tinggi. Hampir separuh kecamatan merupakan daerah rawan bencana, bencana yang sering ditimbulkan yaitu bencana tanah longsor, 70% dari 20 kecamatan di Kabupaten Banjarnegara merupakan rawan bencana tanah longsor karena Kabupaten Banjarnegara memiliki kondisi geografis, geologis, hidrologis dan demografis yang potensial terjadi bencana sehingga dalam upaya penanggulangan bencana beserta akibat yang ditimbulkannya diperlukan lembaga yang mampu menangani dengan cara yang tepat sasaran, cepat waktu dan terpadu. Dengan adanya permasalahan diatas maka Pemerintah Daerah mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banjarnegara. Untuk itu peneliti ingin mengetahui implementasi Perda Nomor 3 Tahun 2011. Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah : (1) Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banjarnegara dalam menanggulangi bencana tahun 2014. (2) Apa sajakah faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam menanggulangi bencana di Kabupaten Banjarnegara tahun 2014. (3) Bagaimana upaya untuk mengatasi hambatan implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang organisasi dan tata kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam menanggulangi bencana di Kabupaten Banjarnegara. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Lokasi penelitian berada di Kabupaten Banjarnegara. Pengumpulan data menggunakan taknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Validitas data menggunakan teknik triangulasi. Analisis data menggunakan metode analisis data kualitatif yang terdiri atas pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pelaksanaan Perda Nomor 3 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banjarnegara sudah melaksanakan dengan baik, dalam implemenasi Perda nomor 3 tahun 2011 BPBD Kabupaten Banjarnegara melakukan sosialisasi dan pelatihan relawan/ SAR sebelum terjun ke lapangan yang terkena bencana, dalam bidang kedaruratan dan logistik BPBD mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan teknis penanggulangan bencana pada masa tanggap darurat dan dukungan logistic, dalam bidangrehabilitasi dan rekonstruksi BPBD Kabupaten Banjarnegara melakukan kegiatan perbaikan lingkungan daerah bencana, perbaikan prasarana dan sarana umum, pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat, pemulihan sosial psikologis, pelayanan kesehatan, rekonsiliasi dan resolusi konflik, pemulihan sosial ekonomi budaya, pemulihan keamanan dan ketertiban, pemulihan fungsi pemerintahan dan pemulihan fungsi pelayanan publik. Akan tetapi dalam melaksanakan tugasnya BPBD Kabupaten masih belum maksimal pasalnya dalam tugasnya BPBD dalam menanggulangi bencana di Kabupaten Banjarnegara belum mempunyai peralatan yang sesuai dengan standardisasi yang diatur dalam Perundang-undangan , kurangnya sarana dan prasarana yang kurang memadai mengakibatkan proses penanggulangan bencana terhambat padahal dukungan dari pemerintah selalu maksimal. kurangngnya koordinasi yang baik dari BPBD kepada instansi/organisasi yang lain juga menjadi kendala saat proses penanggulangan bencana. Faktor pendukung implementasi Perda Nomor 3 Tahun 2011 dukungan dari aparatur pemerintah dan intansi/ organisasi yang turut andil dalam penanggulangan bencana yang selalu maksimal dalam memberikan dukungannya, baik saat terjadi bencana dan pasca bencana. Faktor penghambat dalam implementasi Perda nomor 3 tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banjarnegara adalah kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang tidak mempunyai basic dalam penanggulangan bencana, minimnya sarana dan prasarana yang dipunyai BPBD Kabupaten Banjarnegara. Upaya untuk mengatasi hambatan implementasi Perda nomor 3 tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banjarnegara dengan cara menyiapkan sumber daya manusia yang mampu dan berkompeten dalam penanggulangan bencana dan relawan serta para penggiat yang aktif di penanganan bencana yaitu dengan melakukan pembinaan dan pelatihan sebelum terjun ke lapangan. Upaya dalam segi peralatan sat terjadi bencana BPBD Kabupaten Banjarnegara meminta bantuan kepada BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) dan BPBD yang jaraknya dekat dengan Kabupaten Banjarnegara. Saran yang diajukan peneliti adalah sebagai berikut : Dalam pengrekutan Sumber Daya Manusia (SDM) sebaiknya diperhatikan lagi dan lebih berkompeten dalam bidangnya terutama dalam bidang yang menangani bencana, perlunya perngrekutan SDM yang berkompeten dibutuhkan pelatihan-pelatihan dan pembinaan agar lebih berkompeten dalam bidangnya dan BPBD bisa berkembang lagi saat penanganan bencana. Baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah lebih peduli lagi dengan lembaga penanganan bencana yaitu BPBD dalam memberikan konstribusi untuk pelaksanaan penanganan bencana khususnya dari segi peralatan agar peralatan yang dimiliki BPBD bisa lengkap dan sesuai dengan standardisasi menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.